× Home Daftar Isi Tentang Blog Contact Us
Menu

Humanesian

Economic and Accountant

Sikap Positif terhadap Pemerintahan yang Transparan dan Adil

pkn

Sikap Positif terhadap Pemerintahan yang Transparan dan Adil-Peningkatan jaminan keadilan disegala bidang kehidupan adalah agenda reformasi yang harus segera diwujudkan oleh pemerintah baru hasil reformasi. Sikap positif serta dukungan dari seluruh komponen bangsa memang sangat diperlukan.

Dalam upaya mewujudkan cita-cita reformasi untuk menyelesaikan masalah bangsa dan negara termasuk terwujudnya peningkatan jaminan keadilan, MPR mengeluarkan ketetapan No V/MPR/2000 tentang Etika Kehidupan Berbangsa dan Visi Indonesia Masa Depan. Rumusan Visi Indonesia Masa Depan diperlukan untuk memberikan fokus pada arah penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara menuju masa depan yang lebih baik.
STARS-136 https://woof.tube/stream/QeJEDgyGB37
Visi Indonesia 2020 dirumuskan dengan maksud menjadi pedoman untuk mewujudkan cita-cita luhur bangsa Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Pembukaan UUD 1945. Visi Indonesia 2020 dirumuskan dengan tujuan agar terwujud pemerintahan yang transparan dan adil serta menjadi sumber inspirasi, motivasi, kreativitas, serta kebijakan penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara sampai dengan tahun 2020.

Sebaiknya Anda Tahu Kriteria Pemerintahan Yang Baik (good governance)
a. Legitimasi dari pemerintahan (menyangkut tingkat demokratisasi); 
b. Akuntabilitas dari elemen-elemen politik dan pejabat dalam pemerintahan (menyangkut pula kebebasan media, transparansi dalam pembuatan keputusan);
 c. Kompetensi pemerintah dalam memformulasikan kebijakan dan memberikan pelayanan; 
d. Penghormatan terhadap hak asasi manusia dan hokum yang berlaku.


Loading...

No comments:

Post a Comment

Newer Post Older Post Home
Subscribe to: Post Comments (Atom)

en-PO

Loading...

Kategori

akuntansi ekonomi kewirausahaan manajemen pajak pkn politik sejarah seni budaya sosiologi

Popular Posts

  • 20 Soal Pilihan Ganda PKN dan Kunci tentang Otonomi Daerah
    STANDAR KOMPETENSI      : 2. Memahami Pelaksanaan Otonomi Daerah KOMPETENSI DASAR          : 2.1. Mendeskripsikan pengertian otonomi daera...
  • Contoh Soal PG dan Jawaban PKn Otonomi Daerah
    STANDAR KOMPETENSI      : 2. Memahami Pelaksanaan Otonomi Daerah KOMPETENSI DASAR          : 2.1. Mendeskripsikan pengertian otonomi daera...
  • Soal PG PKN Otonomi Daerah 3
    STANDAR KOMPETENSI      : 2. Memahami Pelaksanaan Otonomi Daerah KOMPETENSI DASAR           : 2.2.  Menjelaskan pentingnya partisipasi m...
  • CONTOH SOAL DAN PEMBAHASAN SOAL AKUNTANSI PERUSAHAAN JASA
    CONTOH SOAL DAN PENYELESAIAN SOAL AKUNTANSI PERUSAHAAN JASA -   Pada tanggal 1 september 2010 Rudi memulai sebuah usaha dengan nama “Bengkel...
  • Pajak dan Kebijakan Fiskal
    Pengertian, Fungsi, Tujuan, Macam-macam Kebijakan Fiskal dan Pengertian Pajak,  Unsur-unsur pajak ,Ciri-ciri pajak, Perbedaan pajak dengan p...
  • Prinsip Persamaan Kedudukan Warga Negara di Berbagai Bidang
    Di Indonesia, prinsip persamaan kedudukan warga negara secara eksplisit dinyatakan dalam Konstitusi Republik Indonesia, yakni pasal 27 ayat ...
  • Masalah-Masalah yang Dihadapi Pemerintah di Bidang Ekonomi
    Permasalahan ekonomi tidak hanya meliputi masalah-masalah mikro seperti kekakuan harga, monopoli, dan eksternalitas yang memerlukan interv...
Loading...

Arsip Blog

Ehcrodeh. Powered by Blogger.
Copyright © Humanesian. Template by : Petunjuk Onlene