SISTEM POLITIK ; Peran Serta/Partisipasi Politik Warga Negara Dalam Sistem Politik Di Indonesia
Pengertian Partisipasi Politik, Ciri-Ciri Umum Partisipasi Politik
Peran Serta / Partisipasi politik warag negara Dalam Sistem Politik Di Indonesia
Pelaksanaan demokrasi indonesia saat ini sedang berjalan menuju demokrasi yang dewasa, dimana peran dan partisipasi rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, semakin terlihat jelas. Antusiasme dan partisipasi masyarakat dalam politik menunjukkan bahwa demokrasi semakin tampak maju di indonesia.
Partisipasi politik masyarakat merupakan salah satu bentuk aktualisasi dari proses demokratisasi.
Partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pimpinan negara, dan juga peran aktif secara langsung atau tidak langsung, untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah (public policy).
Dengan demikian Partisipasi politik erat kaitanya dengan kesadaran politik, karena semakin sadar bahwa dirinya diperintah, orang kemudian menuntut diberikan hak bersuara dalam penyelenggaraan pemerintah. **Budiardjo (2009:367)
Partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat dimana mereka mengambil bagian secara aktif, dalam proses pemilihan penguasa, dan secara langsung atau tidak langsung dalam proses pembentukkan kebijakan umum. **Herbert McClosky dalam International encyclopedia of the social sciences (Budiardjo,1996:183)
Pengertian Partisipasi Politik, Ciri-Ciri Umum Partisipasi Politik
Peran Serta / Partisipasi politik warag negara Dalam Sistem Politik Di Indonesia
Pelaksanaan demokrasi indonesia saat ini sedang berjalan menuju demokrasi yang dewasa, dimana peran dan partisipasi rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, semakin terlihat jelas. Antusiasme dan partisipasi masyarakat dalam politik menunjukkan bahwa demokrasi semakin tampak maju di indonesia.
Partisipasi politik masyarakat merupakan salah satu bentuk aktualisasi dari proses demokratisasi.
Partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pimpinan negara, dan juga peran aktif secara langsung atau tidak langsung, untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah (public policy).
Dengan demikian Partisipasi politik erat kaitanya dengan kesadaran politik, karena semakin sadar bahwa dirinya diperintah, orang kemudian menuntut diberikan hak bersuara dalam penyelenggaraan pemerintah. **Budiardjo (2009:367)
Partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat dimana mereka mengambil bagian secara aktif, dalam proses pemilihan penguasa, dan secara langsung atau tidak langsung dalam proses pembentukkan kebijakan umum. **Herbert McClosky dalam International encyclopedia of the social sciences (Budiardjo,1996:183)
Partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, dengan jalan memilih pimpinan negara dan secara langsung atau tidak langsung memengaruhi kebijakan pemerintah.
Merupakan kegiatan atau perilaku luar individu yang dapat diamati. Kegiatan tersebut diarahkan untuk memengaruhi pemerintah selaku pembuat dan pelaksana keputusan politik. Kegiatan yang berhasil (efektif) memengaruhi kebijakan ataupun kegiatan yang gagal. Dapat dilakukan secara langsung tanpa melalui perantara ataupun secara tidak langsung dengan melalui perantara. Dapat dilakukan melalui prosedur yang wajar (konstitusional) ataupun praktis yang tidak wajar (inkonstitusional). Merupakan kehendak murni warga negara bukan suatu paksaan.
Patisipasi politik yang aktif dari warga negaraakan mendorong warga negara untuk melakukan berbagai kegiatan, antara lain sebagi berikut:
Terbentuknya organisasi-organisasi politik maupun organisasi masyarakat sebagai bagian dari kegiatan sosial, sekaligus sebagai penyalur aspirasi rakyat yang ikut menentukan kebijakan negara
Lahirnya Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) sebagai kontrol sosial maupun pemberi input terhadap kebijakan pemerintah
Pelaksanaan pemilu yang memberi kesempatan kepada warga negara untuk dipilih atau memilih
Munculnya kelompok-kelompok kontemporer yang memberi warna pada sistem input dan output kepada pemerintah
Faktor-faktor pendorong partisipasi politik
Penddiikan politik, adalah usaha untuk memasyarakatkan politik. Memalui pendidikan politiik, diharapkan kader-kader anggota partai politik tersebut akan memperoleh manfaat atau kegunaan, yaitu sebagai berikut:
Dapat memperluas pemahaman, penghayatan, dan wawasan terhadap masalah-masalah atau isu-isu yang bersifat politis
Mampu meningkatkan kualitas diri dalam berpolitk dan berbudaya politik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
Lebih meningkatkan kualitas kesadaran politik rakyat menuju peran aktif dan partisipasinya terhadap pembangunan politik bangsa secara keseluruhan
Kesadaran politik, adalah suatu proses batin yang menampakkan keinsafan dari setiap warga negara akan urgensi urusan kenegaraan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
Sosialisasi politik, adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan proses dengan jalan mana orang belajar tentang politik dan mengembangkan orientasi pada politik. Alat yang dapat dijadikan sarana dalam sosialisasi politik adalah sebagai berikut:
Keluarga
Sekolah
Partai politik
Bentuk partisipasi politik dalam berbagai bidang kehidupan
Bidang politik
Setiap warga negara dapat ikut serta secara langsung ataupun tidak langsung dalam kegiatan-kegiatan, antara lain: Ikut memilih dalam pemilihan umum, Menjadi anggota aktif dalam partai politik, kelompok penekanan (pressure group), maupun kelompok kepentingan tertentu, Duduk dalam lembaga politik, Mengadakan komunikasi (dialog) dengan wakil-wakil rakyat, Berkampanye, mengahadiri kelompok diskusi, dll. Memengaruhi para pembuat keputusan sehingga produk-produk yang dihasilkan atau dikeluarkan sesuai dengan aspirasi atau kepentingan masyarakat
Bidang ekonomi
Setiap warga negara dapat ikut serta secara aktif dalam kegiatan-kegiatan berikut: Menciptakan sektor-sektor ekonomi yang produktif, baik dalam bentuk jasa, barang, transportasi, komunikasi dan sebagainya. Melalui keahlian masing-masing, dapat menciptakan produk-produk unggulan yang inovatif, kreatif dan kompetitif dari pada produk luar. Kesadaran untuk mambayar pajak secara teratur demi kesejahteraan dan kemajuan bersama
Luna Star https://woof.tube/stream/GcERXmEUebQCiri-ciri umum partisipasi politik adalah sebagai berikut:
Merupakan kegiatan atau perilaku luar individu yang dapat diamati. Kegiatan tersebut diarahkan untuk memengaruhi pemerintah selaku pembuat dan pelaksana keputusan politik. Kegiatan yang berhasil (efektif) memengaruhi kebijakan ataupun kegiatan yang gagal. Dapat dilakukan secara langsung tanpa melalui perantara ataupun secara tidak langsung dengan melalui perantara. Dapat dilakukan melalui prosedur yang wajar (konstitusional) ataupun praktis yang tidak wajar (inkonstitusional). Merupakan kehendak murni warga negara bukan suatu paksaan.
Patisipasi politik yang aktif dari warga negaraakan mendorong warga negara untuk melakukan berbagai kegiatan, antara lain sebagi berikut:
Terbentuknya organisasi-organisasi politik maupun organisasi masyarakat sebagai bagian dari kegiatan sosial, sekaligus sebagai penyalur aspirasi rakyat yang ikut menentukan kebijakan negara
Lahirnya Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) sebagai kontrol sosial maupun pemberi input terhadap kebijakan pemerintah
Pelaksanaan pemilu yang memberi kesempatan kepada warga negara untuk dipilih atau memilih
Munculnya kelompok-kelompok kontemporer yang memberi warna pada sistem input dan output kepada pemerintah
Faktor-faktor pendorong partisipasi politik
Penddiikan politik, adalah usaha untuk memasyarakatkan politik. Memalui pendidikan politiik, diharapkan kader-kader anggota partai politik tersebut akan memperoleh manfaat atau kegunaan, yaitu sebagai berikut:
Dapat memperluas pemahaman, penghayatan, dan wawasan terhadap masalah-masalah atau isu-isu yang bersifat politis
Mampu meningkatkan kualitas diri dalam berpolitk dan berbudaya politik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
Lebih meningkatkan kualitas kesadaran politik rakyat menuju peran aktif dan partisipasinya terhadap pembangunan politik bangsa secara keseluruhan
Kesadaran politik, adalah suatu proses batin yang menampakkan keinsafan dari setiap warga negara akan urgensi urusan kenegaraan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
Sosialisasi politik, adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan proses dengan jalan mana orang belajar tentang politik dan mengembangkan orientasi pada politik. Alat yang dapat dijadikan sarana dalam sosialisasi politik adalah sebagai berikut:
Keluarga
Sekolah
Partai politik
Bentuk partisipasi politik dalam berbagai bidang kehidupan
Bidang politik
Setiap warga negara dapat ikut serta secara langsung ataupun tidak langsung dalam kegiatan-kegiatan, antara lain: Ikut memilih dalam pemilihan umum, Menjadi anggota aktif dalam partai politik, kelompok penekanan (pressure group), maupun kelompok kepentingan tertentu, Duduk dalam lembaga politik, Mengadakan komunikasi (dialog) dengan wakil-wakil rakyat, Berkampanye, mengahadiri kelompok diskusi, dll. Memengaruhi para pembuat keputusan sehingga produk-produk yang dihasilkan atau dikeluarkan sesuai dengan aspirasi atau kepentingan masyarakat
Bidang ekonomi
Setiap warga negara dapat ikut serta secara aktif dalam kegiatan-kegiatan berikut: Menciptakan sektor-sektor ekonomi yang produktif, baik dalam bentuk jasa, barang, transportasi, komunikasi dan sebagainya. Melalui keahlian masing-masing, dapat menciptakan produk-produk unggulan yang inovatif, kreatif dan kompetitif dari pada produk luar. Kesadaran untuk mambayar pajak secara teratur demi kesejahteraan dan kemajuan bersama
Bidang sosial budaya
Setiap warga negara dapat mengikuti kegiatan-kegiatan beriku: Sebagai pelajar atau mahasiswa, harus dapat menunjukkan prestasi belajar yang tinggi , Menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum. Profesional dalam bidang pekerjaannya, disiplin dan produktivitas tinggi untuk menunjang keberhasilan pembangunan nasional
Bidang hankam
Sebagai warga negara dapat ikut serta secara aktif dalam kegiatan-kegiatan berikut; Bela negara dalam arti luas, sesuai dengan kemampuan dan profesinya maisng-masing. Senantiasa memelihara ketertiban dan keamanan wilayah atau lingkungan tempat tinggalnya. Memelihara persatuan dan kesatuan bangsa demi tetep tegaknya Negara Republik Indonesia.Menjaga stabilitas dan keamanan nasional agar pelaksanaan pembangunan dapat berjalan sesuai dengan rencana
Setiap warga negara dapat mengikuti kegiatan-kegiatan beriku: Sebagai pelajar atau mahasiswa, harus dapat menunjukkan prestasi belajar yang tinggi , Menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum. Profesional dalam bidang pekerjaannya, disiplin dan produktivitas tinggi untuk menunjang keberhasilan pembangunan nasional
Bidang hankam
Sebagai warga negara dapat ikut serta secara aktif dalam kegiatan-kegiatan berikut; Bela negara dalam arti luas, sesuai dengan kemampuan dan profesinya maisng-masing. Senantiasa memelihara ketertiban dan keamanan wilayah atau lingkungan tempat tinggalnya. Memelihara persatuan dan kesatuan bangsa demi tetep tegaknya Negara Republik Indonesia.Menjaga stabilitas dan keamanan nasional agar pelaksanaan pembangunan dapat berjalan sesuai dengan rencana
Di Indonesia berpartisipasi politik dijamin oleh Negara, tercantum dalam UUD 1945 pasal 28 yang berbunyi “kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”, dan diatur secara jelas dalam dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 mengenai jaminan hak-hak sipil dan politik, dimana poin-poin hak yang harus dilindungi oleh Negara mengenai hak berpendapat, hak berserikat, hak memilih dan dipilih, hak sama dihadapan hukum dan pemerintahan, hak mendapatkan keadilan, dll
Sedangkan, bentuk partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum, adalah merupakan salah satu implementasi nilai-nilai demokrasi di Indonesia, yang mencerminkan nilai Kebebasan , dimana masyarakat diberi kebebasan penuh untuk memilih, dan mendukung calon yang di inginkan. Disisi yang lain, masyarakat Indonesia juga menunjukkan nilai kebebasan demokrasi dalam hal melakukan protes terhadap pemerintah. Ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam politik di Indonesia mengalami peningkatan.
Tingginya partisipasi atau peran serta masyarakat, dianggap sebagai satu hal yang positif. Didalam konteks pemikiran ini, tingginya tingkat partisipasi masyarakat, ditunjukkan pada sikap warga negara untuk mengikuti dan memahami masalah politik dan ingin melibatkan diri dalam kegiatan itu. (Budiarjo 1996:185)
Sebagai bentuk pelaksanaan nilai demokrasi, partisipasi masyarakat dalam politik memiliki peran penting. Karena demokrasi dapat diartikan sebagai pemerintahan atau kekuasaan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Disertai nilai-niai yang terkandung dalam demokrasi, yaitu Kebebasan dan Kesetaraan.
CIRI-CIRI MASYARAKAT POLITIK :
1. Adanya pendidikan politik bagi warga negaranya.
Untuk menciptakan masyarakat politik, maka pemerintah harus memberikan pendidikan politik kepada warga negaranya, pendidikan politik dimaksudkan untuk mengembangkan dan mempertahankan situasi politik yang sudah ada. Sehingga masyarakat akan menjadi melek politik, dan agar masyarakat memahami tentang system dan budaya politik yang berkembang di negara tersebut. Dan diharapkan dapat berpengaruh terhadap keberlangsungsn dan perkembangan politik yang sedang berlangsung.
Implementasi pendidikan politik di Indonesia, dinyatakan melalui pendidikan formal di sekolah-sekolah, diantaranya seperti pelajaran Pendidikan Kewarganegaaan.
2. Adanya Kesadaran Politik warga negara yang tinggi.
Dengan pendidikan politik yang diperoleh warga negara, maka diharapkan dapat muncul rasa kecintaan kepada negara. Yang pada gilirannya akan memunculkan kesadaran politik.
Kesadaran politik yang tinggi dari warga negara, sangat diperlukan untuk keberlangsungan pemerintahan.
3. Adanya Budaya Politik yang berkembang di masyarakat suatu negara.
Budaya politik akan muncul dengan sendirinya seiring dengan perkembangan politik suatu negara. Budaya adalah sesuatu yang dilakukan berulang-ulang dan dijadikan suatu nilai sehingga muncul suatu ciri dari politik suatu Negara.
4. Bagaimana cara sosialisasi politik masyarakatnya.
Cara menerapkan sosialisasi politik terhadap warga negaranya, baik melalui lembaga formal maupun non formal harus dilakukan untuk mempertahankan keberlangsungan politik suatu negara. Jika sosialisasi yang dilakuakan pemerintah berjalan baik, maka budaya politik yang sudah ada akan terus bertahan dan berkembang seiring denga waktu.
5. Adanya peran aktif warga Negara dalam sistem politik.
Peran aktif warga Negara sangat dibutuhkan untuk menjaga kestabilitasan politik dan pemerintah suatu Negara. Negara tidak akan berkembang secara politik jika tidak ada peran aktif warga Negara dalam politik. Hal ini akan mengakibatkan suatu pemerintahan yang absolute, karena tidak adanya pengawasan dari masyarakatnya.
6. Adanya loyalitas warga Negara terhadap negaranya.
Loyalitas warga Negara sangat mempengaruhi perkembangan politik suatu Negara. Dengan partisipasi yang aktif dan loyalitas warga terhadap Negara, maka proses perkembangan budaya politik di suatu Negara akan mengalami kemajuan yang sangat pesat. Dibutuhkan sebuah kesadaran untuk tidak hanya sekedar mencari kekuasaan, sehingga kemungkinan-kemungkinan untuk terjadi penyelewengan akan terkikis dengan sendirinya.
7. Tumbuh dan berkembangnya masyarakat madani.
Masyarakat madani (civil society) sangat berpengaruh terhadap perkembangan politik suatu negara, yang pada gilirannya, negara akan lebih mudah dalam meningkatkan partisipasi politik. Dalam hal sosialisasi dan pengawasan jalannya politik, akan lebih stabil jika masyarakat madani dapat selalu berkembang dalam suatu negara.
BENTUK PARTISIPASI POLITIK :
Partisipasi politik warga Negara yang umum terjadi di berbagai negara, bisa dibedakan dalam berbagai kegiatan politik, dengan mengambil bentuk "konvensional" dan "non konvensional".
Bentuk partisipasi politik warga Negara dalam segala tingkatann politiknya, dapat dijadikan pedoman dan ukuran untuk menilai stabilitas negara dalam suatu sistem politik, tingkat integritas dalam kehidupan politik, serta tingkat kepuasan warga negara terhadap sistem politik.
Kegiatan politik yang berbentuk "konvensional" adalah kegiatan politik yang sesuai dengan aturan yang diterapkan di suatu negara.
Sedangkan kegiatan politik dengan bentuk "non konvensional" adalah kegiatan politik warga negara yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.
CONTOH PERAN SERTA WARGA NEGARA DALAM SISTEM POLITIK :
1. Bentuk Konvensional
Ikut dalam Pemilu, baik menggunkan hak aktif maupun pasifnya.
Ikut memberikan kritikan dan masukan lewat berbagai media, semisal media social seperti Facebook, twitter, dsj.
Berkomunikasi dengan para pejabat penyelengggara negara, dalam penyesuaian sebuah kebijakan publik, semisal lewat demonstrasi yang sesuai dengan aturan berlaku.
2. Bentuk Non Konvensional
Demonstrasi, tanpa meminta izin dulu kepada pihak yang berwajib
Menghina pejabat publik
Membakar simbol-simbol Negara. Dan sejenisnya.
Sedangkan, bentuk partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum, adalah merupakan salah satu implementasi nilai-nilai demokrasi di Indonesia, yang mencerminkan nilai Kebebasan , dimana masyarakat diberi kebebasan penuh untuk memilih, dan mendukung calon yang di inginkan. Disisi yang lain, masyarakat Indonesia juga menunjukkan nilai kebebasan demokrasi dalam hal melakukan protes terhadap pemerintah. Ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam politik di Indonesia mengalami peningkatan.
Tingginya partisipasi atau peran serta masyarakat, dianggap sebagai satu hal yang positif. Didalam konteks pemikiran ini, tingginya tingkat partisipasi masyarakat, ditunjukkan pada sikap warga negara untuk mengikuti dan memahami masalah politik dan ingin melibatkan diri dalam kegiatan itu. (Budiarjo 1996:185)
Sebagai bentuk pelaksanaan nilai demokrasi, partisipasi masyarakat dalam politik memiliki peran penting. Karena demokrasi dapat diartikan sebagai pemerintahan atau kekuasaan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Disertai nilai-niai yang terkandung dalam demokrasi, yaitu Kebebasan dan Kesetaraan.
CIRI-CIRI MASYARAKAT POLITIK :
1. Adanya pendidikan politik bagi warga negaranya.
Untuk menciptakan masyarakat politik, maka pemerintah harus memberikan pendidikan politik kepada warga negaranya, pendidikan politik dimaksudkan untuk mengembangkan dan mempertahankan situasi politik yang sudah ada. Sehingga masyarakat akan menjadi melek politik, dan agar masyarakat memahami tentang system dan budaya politik yang berkembang di negara tersebut. Dan diharapkan dapat berpengaruh terhadap keberlangsungsn dan perkembangan politik yang sedang berlangsung.
Implementasi pendidikan politik di Indonesia, dinyatakan melalui pendidikan formal di sekolah-sekolah, diantaranya seperti pelajaran Pendidikan Kewarganegaaan.
2. Adanya Kesadaran Politik warga negara yang tinggi.
Dengan pendidikan politik yang diperoleh warga negara, maka diharapkan dapat muncul rasa kecintaan kepada negara. Yang pada gilirannya akan memunculkan kesadaran politik.
Kesadaran politik yang tinggi dari warga negara, sangat diperlukan untuk keberlangsungan pemerintahan.
3. Adanya Budaya Politik yang berkembang di masyarakat suatu negara.
Budaya politik akan muncul dengan sendirinya seiring dengan perkembangan politik suatu negara. Budaya adalah sesuatu yang dilakukan berulang-ulang dan dijadikan suatu nilai sehingga muncul suatu ciri dari politik suatu Negara.
4. Bagaimana cara sosialisasi politik masyarakatnya.
Cara menerapkan sosialisasi politik terhadap warga negaranya, baik melalui lembaga formal maupun non formal harus dilakukan untuk mempertahankan keberlangsungan politik suatu negara. Jika sosialisasi yang dilakuakan pemerintah berjalan baik, maka budaya politik yang sudah ada akan terus bertahan dan berkembang seiring denga waktu.
5. Adanya peran aktif warga Negara dalam sistem politik.
Peran aktif warga Negara sangat dibutuhkan untuk menjaga kestabilitasan politik dan pemerintah suatu Negara. Negara tidak akan berkembang secara politik jika tidak ada peran aktif warga Negara dalam politik. Hal ini akan mengakibatkan suatu pemerintahan yang absolute, karena tidak adanya pengawasan dari masyarakatnya.
6. Adanya loyalitas warga Negara terhadap negaranya.
Loyalitas warga Negara sangat mempengaruhi perkembangan politik suatu Negara. Dengan partisipasi yang aktif dan loyalitas warga terhadap Negara, maka proses perkembangan budaya politik di suatu Negara akan mengalami kemajuan yang sangat pesat. Dibutuhkan sebuah kesadaran untuk tidak hanya sekedar mencari kekuasaan, sehingga kemungkinan-kemungkinan untuk terjadi penyelewengan akan terkikis dengan sendirinya.
7. Tumbuh dan berkembangnya masyarakat madani.
Masyarakat madani (civil society) sangat berpengaruh terhadap perkembangan politik suatu negara, yang pada gilirannya, negara akan lebih mudah dalam meningkatkan partisipasi politik. Dalam hal sosialisasi dan pengawasan jalannya politik, akan lebih stabil jika masyarakat madani dapat selalu berkembang dalam suatu negara.
BENTUK PARTISIPASI POLITIK :
Partisipasi politik warga Negara yang umum terjadi di berbagai negara, bisa dibedakan dalam berbagai kegiatan politik, dengan mengambil bentuk "konvensional" dan "non konvensional".
Bentuk partisipasi politik warga Negara dalam segala tingkatann politiknya, dapat dijadikan pedoman dan ukuran untuk menilai stabilitas negara dalam suatu sistem politik, tingkat integritas dalam kehidupan politik, serta tingkat kepuasan warga negara terhadap sistem politik.
Kegiatan politik yang berbentuk "konvensional" adalah kegiatan politik yang sesuai dengan aturan yang diterapkan di suatu negara.
Sedangkan kegiatan politik dengan bentuk "non konvensional" adalah kegiatan politik warga negara yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.
CONTOH PERAN SERTA WARGA NEGARA DALAM SISTEM POLITIK :
1. Bentuk Konvensional
Ikut dalam Pemilu, baik menggunkan hak aktif maupun pasifnya.
Ikut memberikan kritikan dan masukan lewat berbagai media, semisal media social seperti Facebook, twitter, dsj.
Berkomunikasi dengan para pejabat penyelengggara negara, dalam penyesuaian sebuah kebijakan publik, semisal lewat demonstrasi yang sesuai dengan aturan berlaku.
2. Bentuk Non Konvensional
Demonstrasi, tanpa meminta izin dulu kepada pihak yang berwajib
Menghina pejabat publik
Membakar simbol-simbol Negara. Dan sejenisnya.
