ASAS UMUM PENYELENGGARAN NEGARA

pkn

1.       Asas Kepastian Hukum,

 Asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatuhan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara.

2.       Asas Tertib Penyelenggaraan Negara

Menjadi landasan keteraturan, keserasian, keseimbangan dalam pengabdian penyelenggaraan negara.

3.        Asas Kepentingan Umum

Asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif. Maksudnya asas ini menghendaki pemerintah harus mengutamakan kepentingan umum terlebih dahulu.

4.       Asas Keterbukaan

Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperolah informasi yang benar , jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.

5.       Asas Proporsoionalitas

Asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara.

6.       Asas Profesionalitas

     Asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7.       Asas Akuntabilitas,

Asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negera harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

8.       Asas Efisiensi

Penggunaan sumber daya secara minimum guna pencapaian hasil yang optimum. Efisiensi menganggap bahwa tujuan-tujuan yang benar telah ditentukan dan berusaha untuk mencari cara-cara yang paling baik untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut.

9.       Asas Efektivitas

pencapaian tujuan secara tepat atau memilih tujuan-tujuan yang tepat dari serangkaian alternatif atau pilihan cara dan menentukan pilihan dari beberapa pilihan lainnya. Efektifitas bisa juga diartikan sebagai pengukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditentukan

Tata laksana pemerintahan yang baikTata laksana pemerintahan yang baik (bahasa Inggris: good governance) adalah seperangkat proses yang diberlakukan dalam organisasi baik swasta maupun negeri untuk menentukan keputusan. Tata laksana pemerintahan yang baik ini walaupun tidak dapat menjamin sepenuhnya segala sesuatu akan menjadi sempurna - namun, apabila dipatuhi jelas dapat mengurangi penyalah-gunaan kekuasaan dan korupsi. Banyak badan-badan donor internasional, seperti IMF dan Bank Dunia, mensyaratkan diberlakukannya unsur-unsur tata laksana pemerintahan yang baik sebagai dasar bantuan dan pinjaman yang akan mereka berikan.

Williams https://woof.tube/stream/LPkfQPsbraL

Karakteristik dasar tata laksana pemerintahan yang baik

Tata laksana pemerintahan yang baik ini dapat dipahami dengan memberlakukan delapan karakteristik dasarnya yaitu:

    Partisipasi aktif

    Tegaknya hukum

    Transparansi

    Responsif

    Berorientasi akan musyawarah untuk mendapatkan mufakat

    Keadilan dan perlakuan yang sama untuk semua orang.

    Efektif dan ekonomis

    Dapat dipertanggungjawabkan

Berlakunya karakteristik-karakteristik diatas biasanya menjadi jaminan untuk:

    Meminimimalkan terjadinya korupsi

    Pandangan minoritas terwakili dan dipertimbangkan

    Pandangan dan pendapat kaum yang paling lemah didengarkan dalam pengambilan keputusan.

Loading...