KOMPETENSI DASAR : 2.2. Menjelaskan pentingnya partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan publik di daerah.
INDIKATOR : 1. Menguraikan pentingnya partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan publik di daerah
Otonomi Daerah sebagai wadah partisipasi masyarakat untuk mengembangkan potensi daerahnya secara bertanggung jawab, artinya …
A. Pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat.
B. Masyarakat dapat menyumbangkan ide dan gagasannya pada pemegang kekuasaan kebijakan daerah.
Cv. Masyarakat turut menaggung risiko dan dampaknya baik keuntungan dan kerugiannya.
D. Masyarakat secara aktif berpartisipasi dalam pembangunan untuk mendapat penghargaan dari pemerintah.
2. Serangkaian keputusan dan tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat disebut ...
A. Kebijakan daerah otonom
Bv. Kebijakan publik daerah
C. Keputusan daerah
D. Peraturan daerah
3. Apabila seorang kepala daerah membuat kebijakan publik daerah di luar wewenangnya maka yang terjadi adalah ...
A. Tindakan anarkis dan ketidakpercayaan masyarakat
Bv. Ketidakpastian hukum dan ketidakstabilan masyarakat
C. Ketidakstabilan sistem pemerintah daerah dan aksi unjuk rasa
D. Sikap apatis masyarakat dan tindakan anarkis
4. Kebijakan otonomi daerah dilatarbelakangi oleh salah satunya adalah ...
A. Terjadinya proses pemindahan kekuasaan dari pemerintah pusat ke daerah.
B. Pemerintah pusat tidak lagi dibebani memberikan anggaran kepada daerah.
C. Peranan pemerintah daerah dan DPRD lebih maksimal dan sentralistik.
Dv. Pemberdayaan putera - putera daerah agar lebih berpartisipasi aktif dalam pembangunan.
5. Keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah sangat ditentukan oleh faktor – faktor sebagai berikut, kecuali ...
A. Sumber daya manusia yang memadai
B. Sumber daya alam yang melimpah
C. Managemen dan pengelolaan yang baik
Dv. Pengangguran yang meningkat signifikan
6. Kebijakan pada hakikatnya merupakan keputusan atau kumpulan keputusan yang diambil oleh seseorang atau badan yang memegang kekuasaan untuk ...
A. Mempertahankan kedudukan pemimpin
B. Melayani kepentingan rakyat
Cv. Mengatasi masalah atau tujuan tertentu
D. Menggali biaya pembangunan
7. Pejabat yang paling bertanggung jawab dalam pelaksanaan kebijakan publik di daerah ialah ...
Av. Pejabat pemerintah daerah
B. Badan Pengawas Daerah (BPD)
C. DPRD
D. Kepala Daerah
8. Kebijakan publik pada dasarnya adalah kegiatan atau program ...
A. Pengentasan buta huruf
B. Pemberdayaaan ekonomi
C. Pemberantasan kebodohan
Dv. Pembangunan nasional
9. Seseorang yang berpartisipasi aktif dalam kebijakan publik akan membentuk kepribadian ...
A. Peduli terhadap kebijakan negara
B. Aktif dalam kegiatan pemerintahan
Cv. Membentuk perilaku atau budaya demokrasi
D. Mendidik menghargai pendapat orang lain
10. Di bawah ini merupakan manfaat partisipasi masyarakat dalam kebijakan publik, kecuali ...
A. Membentuk masyarakat madani, yaitu masyarakat yang memiliki kesukarelaan
B. Membentuk manusia yang bermorala dan berakhlak mulia
C. Membentuk masyarakat yang memiliki kesadaran hukum
Dv. Membentuk masyarakat yang trampil iptek dan liberal
11. Tujuan pokok dirumuskannya kebijakan publik, yaitu ...
A. Menyelesaikan masalah
B. Meringankan tugas pemerintah
Cv. Memperlancar program pembangunan
D. Membantu masyarakat kecil
12. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan otonomi daerah dapat berupa ...
A. Buah pikiran, harta, tenaga, dan saran – saran
B. Harta, tenaga, keterampilan, dan perasaan
C. Harta, uang, keterampilan dan wawasan
Dv. Buah pikiran, harta, tenaga dan keterampilan
13. Adanya partisipasi masyarakat secara langsung dalam berbagai bentuk perumusan kebijakan publik akan berdampak positif pada masyarakat yang bersangkutan, yaitu ...
A. Masyarakat berani tidak setuju terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh pejabat daerah
B. Masyarakat merasa tidak tahu terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh pejabat daerah
C. Masyarakat setuju terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh pejabat daerah apabila bermanfaat bagi golongannya
Dv. Masyarakat akan turut bertanggung jawab terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh pejabat daerah
Lee https://woof.tube/stream/PztppeHHfMR14. Di bawah ini merupakan manfaat kebijakan otonomi daerah di Indonesia, kecuali ...
A. Pemberian hak – hak politik masyarakat di daerah
B. Pembangunan demokrasi dari bawah
C. Mempercepat pembangunan daerah
Dv. Memperindah daerah dengan diadakan kejuaraan adipura
15. Lembaga yang bertugas mewadahi setiap pendapat dan keluhan masyarakat terhadap pelayanan yang dilaksanakan oleh pemerintah disebut ...
A. DPRD
B. DPD
C. LINMAS
Dv. Ombudsman
16. Keterlibatan langsung warga masyarakat dalam pembuatan kebijakan publik di daerah biasanya diwujudkan dalam bentuk ...
A. Partisipasi langsung warga masyarakat
Bv. Perwakilan dari tokoh masyarakat
C. Partisipasi aktif tiap warga masyarakat
D. Audensi dengan pejabat daerah secara langsung
17. Bentuk keterlibatan warga masyarakat dengan cara pikiran, moral dan tindakan dalam hubungan timbal balik dengan pemerintah untuk mencapai tujuan dan tanggung jawab bersama disebut ...
A. Kebijakan publik
B. Kebijakan OTODA
Cv. Partisipasi publik
D. Partisipasi pemerintah
18. Keterlibatan langsung warga masyarakat dalam partisipasi pemilihan anggota DPRD biasanya diwujudkan dalam bentuk, KECUALI ...
A. Mengikuti kampanye PEMILU
B. Mengikuti kegiatan PEMILU
C. Mengikuti polling calon DPRD lewat sms
Dv. Menjadi pengamat PEMILU
19. Perhatikan pernyataan berikut !
1. Keputusan atau kebijakan tersebut dibuat oleh kepala daerah dan DPRD
2. Keputusan atau kebijakan tersebut menyangkut persoalan bersama yang dipandang penting.
3. Adanya keterlibatan aparat pemerintah / orang yang ditugasi pemerintah daerah untuk melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan kebijakan tersebut.
4. Keputusan atau kebijakan yang dibuat harus mendapat persetujuan dari pemerintah pusat.
Yang menjadi ciri – ciri kebijakan publik daerah ditunjukkan pada nomor …
Av. 1, 2, 3
B. 1 dan 3
C. 2 dan 4
D. 4
20. Perhatikan pernyataan berikut !
1. Mendorong masyarakat untuk meningkatkan partisipasi aktifnya.
2. Keputusan atau kebijakan tersebut dibuat oleh kepala daerah dan DPRD
3. Meningkatkan kesejahteraan pada masyarakat
4. Keputusan atau kebijakan tersebut menyangkut persoalan bersama yang dipandang penting.
Dari pernyataan di atas yang menjadi sebab arti pentingnya partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan publik daerah ditunjukkan pada nomor …
A. 1,2 dan 3
B. 1 dan 3
C. 2 dan 4
D. 4 bena
Loading...
No comments:
Post a Comment