Pengertian Ketenagakerjaan, Pengertian Tenaga kerja dan Pengertian Angkatan kerja, Pengertian Kesempatan kerja. Upaya Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja, Sistem Upah, Pengertian Pengangguran.
Untuk dapat mengerti mengenai apa itu ketenagakerjaan serta hal apa saja yang terkait didalam nya ada baiknya jika mengetahui definisi atau arti dari istilah-istilah yang sering dipergunakan dalam ketenagakerjaan.
Pengertian Ketenagakerjaan
Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja
Pengertian Tenaga Kerja
Pengertian Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Biasa juga dikatakan Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
Pengertian Tenaga Kerja
Tenaga kerja adalah penduduk dalam usia kerja yang siap melakukan pekerjaan, antara lain mereka yang sudah bekerja, mereka yang sedang mencari pekerjaan, mereka yang bersekolah, dan mereka yang mengurus rumah tangga. (MT Rionga & Yoga Firdaus, 2007:2)
Sedangkan menurut pendapat Sumitro Djojohadikusumo (1987) mengenai arti tenaga kerja adalah semua orang yang bersedia dan sanggup bekerja, termasuk mereka yang menganggur meskipun bersedia dan sanggup bekerja dan mereka yang menganggur terpaksa akibat tidak ada kesempatan kerja.
DANDY-663 https://woof.tube/stream/JZjNtdtE8zU
Pengertian Angkatan Kerja
Angkatan kerja adalah mereka yang mempunyai pekerjaan, baik sedang bekerja maupun yang sementara tidak sedang bekerja karena suatu sebab, seperti patani yang sedang menunggu panen/hujan, pegawai yang sedang cuti, sakit, dan sebagainya. Disamping itu mereka yang tidak mempunyai pekerjaan tetapi sedag mencari pekerjaan/mengharapkan dapat pekerjaan atau bekerja secara tidak optimal disebut pengangguran.
Bukan angkatan kerja adalah mereka yang sedang bersekolah, mengurus rumah tangga tanpa mendapat upah, lanjut usia, cacat jasmani dan sebagainya, dan tidak melakukan suatu kegiatan yang dapat dimasukkan kedalam kategori bekerja, sementara tidak bekerja, atau mencari pekerjaan.
Pengertian Kesempatan Kerja.
Pengertian Kesempatan kerja
Kesempatan kerja adalah suatu keadaan yang menggambarkan ketersediaan pekerjaan untuk diisi oleh para pencari kerja. Namun bisa diartikan juga sebagai permintaan atas tenaga kerja. Tenaga kerja memegang peranan yang sangat penting dalam roda perekonomian suatu negara, karena dengan tenaga kerja yang tersedia maka negara dengan mudah untuk mengelolah sumber- sumber daya yang masih potensil dengan menggunakan tenaga kerja sendiri. Sekalipun tenaga kerja terbagi beberapa tingkatan kualitas, ada tenaga kerja kasar (buruh), tenaga kerja terampil (terlatih), dan tenaga kerja ahli (terdidik).
Kegiatan ekonomi di masyarakat membutuhkan tenaga kerja. Kebutuhan akan tenaga kerja itu dapat juga disebut sebagai kesempatan kerja. Kesempatan kerja itu sendiri adalah suatu keadaan yang menggambarkan terjadinya lapangan kerja (pekerjaan) untuk diisi pencari kerja.
Kesempatan kerja di Indonesia dijamin dalam UUD 1945 pada pasal 27 ayat 2 yang berbunyi “Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak”. Dari bunyi UUD 1945 pasal 27 ayat 2 itu jelas bahwa pemerintah Indonesia untuk menciptakan lapangan kerja bagi anggota masyarakat karena hal ini berhubungan dengan usaha masyarakat untuk mendapat penghasilan.
Hubungan Jumlah Penduduk, Angkatan Kerja dan Pengangguran
Jumlah penduduk adalah banyaknya orang yang mendiami suatu wilayah Negara. Dari sisi tenaga kerja, penduduk suatu Negara dapat dibagi dalam dua kelompok, yakni kelompok penduduk usia kerja dan kelompok bukan usia kerja. Penduduk usia kerja adalah mereka yang berumur 10 hingga 65 tahun. Namun dewasa ini usia kerja tersebut telah diubah menjadi yang berumur 15 hingga 65 tahun.
Penduduk usia kerja dapat pula kita bagi dalam dua kelompok, yakni kelompok angkatan kerja dan kelompok bukan angkatan kerja. Angkatan kerja adalah semua orang yang siap bekerja disuatu Negara. Kelompok tersebut biasanya disebut sebagai kelompok usia produktif. Dari seluruhan angkata kerja dalam suatu Negara tidak semuanya mendapat kesempatan bekerja. Diantaranya ada pula yang tidak bekerja. Mereka inilah yang disebut pengangguran. Pengangguran adalah angkatan kerja atau kelompok usia produktif yang tidak bekerja.(YB Kadarusman, 2004:65)
Angkatan kerja banyak yang membutuhkan lapangan pekerjaan, namun umumnya baik di Negara berkembang maupun Negara maju, laju pertumbuhan penduduknya lebih besar dari pada laju pertumbuhan lapangan kerjanya. Oleh karena itu, dari sekian banyak angkatan kerja tersebut, sebagian tidak bekerja atau menganggur. Dengan demikian, kesempatan kerja dan mpengangguran berhubungan erat dengan ketersedianya lapangan kerja bagi masyarakat. Semakin banyak lapangan kerja yang tersedia di suatu Negara, semakin besar pula kesempatan kerja bagi penduduk usia produktifnya, sehingga semakin kecil tingkat penganggurannya. Sebaliknya, semakin sedikit lapangan kerja di suatu Negara, semakin kecil pula kesempatan kerja bagi penduduk usia produktifnya. Dengan demikian, semaki tinggi tingkat penganggurannya.
Sedangkan pemberi kerja
Pemberi kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
Pengusaha adalah :
Pengusaha adalah orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri; orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya; orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.
Perusahaan adalah : setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain; usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
Perencanaan tenaga kerja adalah proses penyusunan rencana ketenagakerjaan secara sistematis yang dijadikan dasar dan acuan dalam penyusunan kebijakan, strategi, dan pelaksanaan program pembangunan ketenagakerjaan yang berkesinambungan.
Pengertian Informasi ketenagakerjaan adalah gabungan, rangkaian, dan analisis data yang berbentuk angka yang telah diolah, naskah dan dokumen yang mempunyai arti, nilai dan makna tertentu mengenai ketenagakerjaan.
Upaya Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja
Pelatihan kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan.
Kompetensi kerja adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan.
Pemagangan adalah bagian dari sistem pelatihan kerja yang diselenggarakan secara terpadu antara pelatihan di lembaga pelatihan dengan bekerja secara langsung di bawah bimbingan dan pengawasan instruktur atau pekerja/buruh yang lebih berpengalaman, dalam proses produksi barang dan/atau jasa di perusahaan, dalam rangka menguasai keterampilan atau keahlian tertentu.
Pelayanan penempatan tenaga kerjaadalah kegiatan untuk mempertemukan tenaga kerja dengan pemberi kerja, sehingga tenaga kerja dapat memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya, dan pemberi kerja dapat memperoleh tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhannya.
Tenaga kerja asing adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.
Peran Pemerintah dalam Menanggulangi Ketenagakerjaan
Sebagaimana telah dijelaskan dalam UUD 1945 pasal 27 bahwa : “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, maka pemerintah wajib menyediakan lapangan kerja dan melindungi hak-hak tenaga kerja”. Untuk melaksanakan kewajiban tersebut, maka pemerintah lewat instansi terkait telah melakukan upaya-upaya untuk mengatasi masalah- masalah, baik yang berhubungan dengan angkatan kerja maupun dengan tenaga kerja. Masalah ketenagakerjaan di Indonesia cukup banyak dan menyangkut berbagai bidang kehidupan seperti ekonomi, sosial, budaya, politik, hukum, dan lain sebagainya. Hal ini perlu penanganan khusus dari pihak swasta maupun pemerintah. Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah antara lain sebagai berikut :
1. Meningkatkan Mutu/Kualitas Tenaga Kerja Pemerintah untuk meningkatkan mutu tenaga kerja dilakukan dengan barbagai cara, diantaranya :
a. Melalui pemberikan pelatihan-pelatihan bagi tenaga kerja. Meliputi dengan diselenggarakan dan diarahkan untuk membekali, meningkatkan, dan mengembangkan kemampuan produktivitas tenaga kerja.
b. Melalui pendidikan formal, seperti melaksanakan pendidikan dari SD sampai Perguruan Tinggi
c. Menyelenggarakan pelatian manajemen didaerah.
d. Meningkatkan prasarana pelatihan untuk pencari kerja dan pegawai pengawas ketenakerjaan.
e. Melaui pendidikan non formal, seperti :
Pelatihan kerja, kegiatan ini dapat dilakukan oleh Balai Latihan Kerja (BLK) di kota/kabupaten setempat
Pemagangan, yaitu latihan kerja yang dilakukan oleh perusahaan itu sendiri
Peningkatan kualitas mental spiritual tenaga kerja
Peningkatan pemberian gizi dan kualitas kesehatan
Pengembangan penelitian dalam bentuk seminar, workshop, dan lain-lain
Mengirimkan tenaga kerja Indonesia (TKI) yang berkualitas ke luar negeri
2. Memperluas Kesempatan Kerja Beberapa upaya yang dilakukan oleh pemerintah,diantaranya :
a. Mendirikan industri atau pabrik yang bersifat padat karya
b. Mendorong proyek-proyek yang bersifat padat karya dan usaha-usaha kecil menengah
c. Meningkatkan investasi (penanaman modal) asing
d. Mendorong peningkatan investasi baik usaha negara, swasta nasional, swasta asing maupun usaha perseorangan
e. Mendirikan kemudahan-kemudahn (fasilitas) kepada para investor
f. Diservifikasi usaha dalam bsegala bidang/sektor ekonomi
g. Menciptakan iklim yang sehat bagi perkembangan dunia usaha
h. Mendorong dan memacu tumbuhnya lapangan kerja baru
i. Menjalin kerja sama di bidang ketenagakerjaan dengan negara-negara
3. Meningkatkan Kesejahteraan Tenaga Kerja Pemerintah telah melakukan berbagai upaya diantaranya :
a. Menetapkan upah minimum regional (UMR).
b. Mengikutkan setiap pekerja dalam asuransi jaminan sosial tenaga kerja.
c. Menganjurkan kepada setiap perusahaan untuk meningkatkan kesehatan dan keselamatan kerja.
d. Mewajibkan kepada setiap perusahaan untuk memenuhi hak-hak tenaga kerja selain gaji, seperti hak cuti, hak istirahat, dan lain-lain.
4. Menyusun dan Memonitor Pelaksanaan Peraturan Ketenagakerjaan Pemerintah melalui Dapertemen Tenaga dan lembaga-lembaga terkait lainnya mengeluakan undang-undang, keputusan, dan regulasi-regulasilainnya untuk mengatur ketenagakerjaan di Indonesia. Dibawah ini adalah contoh beberapa undang-undang yang berkaitan dengan ketenagakerjaan :
a) UU No.13 Tahun 2003 : Ketenagakerjaan
b) UU No.21 Tahun 1999 : Diskriminasi dalam pekerjaan dan jabatan
c) UU No.20 Tahun 1999 : Usia minimum untuk diperbolehkan bekerja
d) UU No.1 Tahun 1970 : Keselamatan Kerja. Langkah-langkah yang diambil pemerintah adalah :
Menyelenggarakan pelatihan pegawai pengawas ketenagakerjaan.
Melakukan indonesia dengan berbagai piak untuk mendeteksi pelanggaran ketenagakerjaan.
5. Perlindungan Tenaga Kerja Program yang dilaksanakan pemerintah diantaranya :
a. Mensosialisasikan peraturan perundang-undangan ketenaga kerjaan di seluruh Indonesia.
b. Mensosialisasikan standar pengupahan.
6. Membina Hubungan Industri dalam Negeri dan Internasional Beberapa upaya yang dilakukan pemerintah diantaranya :
a. Menyempurnakan Undang-Undang dan petunjuk ketenaga kerjaan dan mensosialisasikan kepada pelaku industri.
b. Mengembangkan serikat pekerja dan pengusaha.
c. Membantu penyelesaian perselisihan antara buruh dan pihak manajemen.
Sistem Upah Di Indonesia
Sistem upah dimana besarnya upah didasarkan pada lama bekerja seseorang. Satuan waktu dihitung per jam, per hari, per minggu atau per bulan. Misalnya pekerja bangunan dibayar per hari / minggu.
2. Upah menurut satuan hasil
Menurut sistem ini, besarnya upah didasarkan pada jumlah barang yang dihasilkan oleh seseorang. Satuan hasil dihitung per potong barang, per satuan panjang, atau per satuan berat. Misal upah pemetik daun teh dihitung per kilo.
3. Upah borongan
Menurut sistem ini pembayaran upah berdasarkan atas kesepakatan bersama antara pemberi dan penerima pekerjaan. Misalnya upah untuk memperbaiki mobil yang rusak, membangun rumah dll.
4. Sistem bonus
Sistem bonus adalah pembayaran tambahan diluar upah atau gaji yang ditujukan untuk merangsang (memberi insentif) agar pekerja dapat menjalankan tugasnya lebih baik dan penuh tanggungjawab, dengan harapan keuntungan lebih tinggi. Makin tinggi keuntungan yang diperoleh makin besar bonus yang diberikan pada pekerja.
5. Sistem mitra usaha
Dalam sistem ini pembayaran upah sebagian diberikan dalam bentuk saham perusahaan, tetapi saham tersebut tidak diberikan kepada perorangan melainkan pada organisasi pekerja di perusahaan tersebut. Dengan demikian hubungan kerja antara perusahaan dengan pekerja dapat ditingkatkan menjadi hubungan antara perusahaan dan mitra kerja.
Kebijakan Upah Minimum Propinsi (UMP) dan Kebutuhan Hidup Minimum (KHM)
Di Indonesia pemerintah menetapkan upah minimum yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Upah minimum tiap-tiap daerah berbeda-beda, karena memiliki keragaman sumberdaya, adat istiadat dan kebudayaan serta struktur ekonomi dan kinerjanya.
.png)
Pengertian Pengangguran
Pengangguran atau tuna karya adalah istilah untuk orang yang tidak bekerja sama sekali, sedang mencari kerja, bekerja kurang dari dua hari selama seminggu, atau seseorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan yang layak. Pengangguran umumnya disebabkan karena jumlah angkatan kerja atau para pencari kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan kerja yang ada yang mampu menyerapnya. Pengangguran seringkali menjadi masalah dalam perekonomian, karena dengan adanya pengangguran, produktivitas dan pendapatan masyarakat akan berkurang sehingga dapat menyebabkan timbulnya kemiskinan dan masalah-masalah sosial lainnya.
Jumlah pengangguran biasanya seiring dengan pertambahan jumlah penduduk serta tidak didukung oleh tersedianya lapangan kerja baru atau keengganan untuk menciptakan lapangan kerja (minimal) untuk dirinya sendiri atau memang tidak memungkinkan untuk mendapatkan lapangan kerja atau tidak memungkinkan untuk menciptakan lapangan kerja. Sebenarnya, kalau seseorang menciptakan lapangan kerja, menciptakan lapangan kerja (minimal) untuk diri sendiri akan berdampak positif untuk orang lain juga, misalnya dari sebagian hasil yang diperoleh dapat digunakan untuk membantu orang lain walau sedikit saja.
Tingkat pengangguran dapat dihitung dengan membandingkan jumlah pengangguran dengan jumlah angkatan kerja yang dinyatakan dalam persen.
Ketiadaan pendapatan menyebabkan penganggur harus mengurangi pengeluaran konsumsinya yang menyebabkan menurunnya tingkat kemakmuran dan kesejahteraan. Pengangguran yang berkepanjangan juga dapat menimbulkan efek psikologis yang buruk terhadap penganggur dan keluarganya. Tingkat pengangguran yang terlalu tinggi juga dapat menyebabkan kekacauan politik, keamanan dan sosial sehingga mengganggu proses pembangunan.
Sebagaimana telah dijelaskan dalam UUD 1945 pasal 27 bahwa : “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, maka pemerintah wajib menyediakan lapangan kerja dan melindungi hak-hak tenaga kerja”. Untuk melaksanakan kewajiban tersebut, maka pemerintah lewat instansi terkait telah melakukan upaya-upaya untuk mengatasi masalah- masalah, baik yang berhubungan dengan angkatan kerja maupun dengan tenaga kerja. Masalah ketenagakerjaan di Indonesia cukup banyak dan menyangkut berbagai bidang kehidupan seperti ekonomi, sosial, budaya, politik, hukum, dan lain sebagainya. Hal ini perlu penanganan khusus dari pihak swasta maupun pemerintah. Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah antara lain sebagai berikut :
1. Meningkatkan Mutu/Kualitas Tenaga Kerja Pemerintah untuk meningkatkan mutu tenaga kerja dilakukan dengan barbagai cara, diantaranya :
a. Melalui pemberikan pelatihan-pelatihan bagi tenaga kerja. Meliputi dengan diselenggarakan dan diarahkan untuk membekali, meningkatkan, dan mengembangkan kemampuan produktivitas tenaga kerja.
b. Melalui pendidikan formal, seperti melaksanakan pendidikan dari SD sampai Perguruan Tinggi
c. Menyelenggarakan pelatian manajemen didaerah.
d. Meningkatkan prasarana pelatihan untuk pencari kerja dan pegawai pengawas ketenakerjaan.
e. Melaui pendidikan non formal, seperti :
Pelatihan kerja, kegiatan ini dapat dilakukan oleh Balai Latihan Kerja (BLK) di kota/kabupaten setempat
Pemagangan, yaitu latihan kerja yang dilakukan oleh perusahaan itu sendiri
Peningkatan kualitas mental spiritual tenaga kerja
Peningkatan pemberian gizi dan kualitas kesehatan
Pengembangan penelitian dalam bentuk seminar, workshop, dan lain-lain
Mengirimkan tenaga kerja Indonesia (TKI) yang berkualitas ke luar negeri
2. Memperluas Kesempatan Kerja Beberapa upaya yang dilakukan oleh pemerintah,diantaranya :
a. Mendirikan industri atau pabrik yang bersifat padat karya
b. Mendorong proyek-proyek yang bersifat padat karya dan usaha-usaha kecil menengah
c. Meningkatkan investasi (penanaman modal) asing
d. Mendorong peningkatan investasi baik usaha negara, swasta nasional, swasta asing maupun usaha perseorangan
e. Mendirikan kemudahan-kemudahn (fasilitas) kepada para investor
f. Diservifikasi usaha dalam bsegala bidang/sektor ekonomi
g. Menciptakan iklim yang sehat bagi perkembangan dunia usaha
h. Mendorong dan memacu tumbuhnya lapangan kerja baru
i. Menjalin kerja sama di bidang ketenagakerjaan dengan negara-negara
3. Meningkatkan Kesejahteraan Tenaga Kerja Pemerintah telah melakukan berbagai upaya diantaranya :
a. Menetapkan upah minimum regional (UMR).
b. Mengikutkan setiap pekerja dalam asuransi jaminan sosial tenaga kerja.
c. Menganjurkan kepada setiap perusahaan untuk meningkatkan kesehatan dan keselamatan kerja.
d. Mewajibkan kepada setiap perusahaan untuk memenuhi hak-hak tenaga kerja selain gaji, seperti hak cuti, hak istirahat, dan lain-lain.
4. Menyusun dan Memonitor Pelaksanaan Peraturan Ketenagakerjaan Pemerintah melalui Dapertemen Tenaga dan lembaga-lembaga terkait lainnya mengeluakan undang-undang, keputusan, dan regulasi-regulasilainnya untuk mengatur ketenagakerjaan di Indonesia. Dibawah ini adalah contoh beberapa undang-undang yang berkaitan dengan ketenagakerjaan :
a) UU No.13 Tahun 2003 : Ketenagakerjaan
b) UU No.21 Tahun 1999 : Diskriminasi dalam pekerjaan dan jabatan
c) UU No.20 Tahun 1999 : Usia minimum untuk diperbolehkan bekerja
d) UU No.1 Tahun 1970 : Keselamatan Kerja. Langkah-langkah yang diambil pemerintah adalah :
Menyelenggarakan pelatihan pegawai pengawas ketenagakerjaan.
Melakukan indonesia dengan berbagai piak untuk mendeteksi pelanggaran ketenagakerjaan.
5. Perlindungan Tenaga Kerja Program yang dilaksanakan pemerintah diantaranya :
a. Mensosialisasikan peraturan perundang-undangan ketenaga kerjaan di seluruh Indonesia.
b. Mensosialisasikan standar pengupahan.
6. Membina Hubungan Industri dalam Negeri dan Internasional Beberapa upaya yang dilakukan pemerintah diantaranya :
a. Menyempurnakan Undang-Undang dan petunjuk ketenaga kerjaan dan mensosialisasikan kepada pelaku industri.
b. Mengembangkan serikat pekerja dan pengusaha.
c. Membantu penyelesaian perselisihan antara buruh dan pihak manajemen.
Sistem Upah Di Indonesia
Di Indonesia dikenal beberapa sistem pemberian upah, yaitu :
1. Upah menurut waktuSistem upah dimana besarnya upah didasarkan pada lama bekerja seseorang. Satuan waktu dihitung per jam, per hari, per minggu atau per bulan. Misalnya pekerja bangunan dibayar per hari / minggu.
2. Upah menurut satuan hasil
Menurut sistem ini, besarnya upah didasarkan pada jumlah barang yang dihasilkan oleh seseorang. Satuan hasil dihitung per potong barang, per satuan panjang, atau per satuan berat. Misal upah pemetik daun teh dihitung per kilo.
3. Upah borongan
Menurut sistem ini pembayaran upah berdasarkan atas kesepakatan bersama antara pemberi dan penerima pekerjaan. Misalnya upah untuk memperbaiki mobil yang rusak, membangun rumah dll.
4. Sistem bonus
Sistem bonus adalah pembayaran tambahan diluar upah atau gaji yang ditujukan untuk merangsang (memberi insentif) agar pekerja dapat menjalankan tugasnya lebih baik dan penuh tanggungjawab, dengan harapan keuntungan lebih tinggi. Makin tinggi keuntungan yang diperoleh makin besar bonus yang diberikan pada pekerja.
5. Sistem mitra usaha
Dalam sistem ini pembayaran upah sebagian diberikan dalam bentuk saham perusahaan, tetapi saham tersebut tidak diberikan kepada perorangan melainkan pada organisasi pekerja di perusahaan tersebut. Dengan demikian hubungan kerja antara perusahaan dengan pekerja dapat ditingkatkan menjadi hubungan antara perusahaan dan mitra kerja.
Kebijakan Upah Minimum Propinsi (UMP) dan Kebutuhan Hidup Minimum (KHM)
Di Indonesia pemerintah menetapkan upah minimum yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Upah minimum tiap-tiap daerah berbeda-beda, karena memiliki keragaman sumberdaya, adat istiadat dan kebudayaan serta struktur ekonomi dan kinerjanya.
Pengertian Pengangguran
Pengangguran atau tuna karya adalah istilah untuk orang yang tidak bekerja sama sekali, sedang mencari kerja, bekerja kurang dari dua hari selama seminggu, atau seseorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan yang layak. Pengangguran umumnya disebabkan karena jumlah angkatan kerja atau para pencari kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan kerja yang ada yang mampu menyerapnya. Pengangguran seringkali menjadi masalah dalam perekonomian, karena dengan adanya pengangguran, produktivitas dan pendapatan masyarakat akan berkurang sehingga dapat menyebabkan timbulnya kemiskinan dan masalah-masalah sosial lainnya.
Statistik pengangguran
Tingkat pengangguran dapat dihitung dengan cara membandingkan jumlah pengangguran dengan jumlah angkatan kerja yang dinyatakan dalam persen. Ketiadaan pendapatan menyebabkan penganggur harus mengurangi pengeluaran konsumsinya yang menyebabkan menurunnya tingkat kemakmuran dan kesejahteraan. Pengangguran yang berkepanjangan juga dapat menimbulkan efek psikologis yang buruk terhadap penganggur dan keluarganya. Tingkat pengangguran yang terlalu tinggi juga dapat menyebabkan kekacauan politik keamanan dan sosial sehingga mengganggu pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Akibat jangka panjang adalah menurunnya GNP dan pendapatan per kapita suatu negara. Di negara-negara berkembang seperti Indonesia, dikenal istilah "pengangguran terselubung" di mana pekerjaan yang semestinya bisa dilakukan dengan tenaga kerja sedikit, dilakukan oleh lebih banyak orang.Jumlah pengangguran biasanya seiring dengan pertambahan jumlah penduduk serta tidak didukung oleh tersedianya lapangan kerja baru atau keengganan untuk menciptakan lapangan kerja (minimal) untuk dirinya sendiri atau memang tidak memungkinkan untuk mendapatkan lapangan kerja atau tidak memungkinkan untuk menciptakan lapangan kerja. Sebenarnya, kalau seseorang menciptakan lapangan kerja, menciptakan lapangan kerja (minimal) untuk diri sendiri akan berdampak positif untuk orang lain juga, misalnya dari sebagian hasil yang diperoleh dapat digunakan untuk membantu orang lain walau sedikit saja.
Jenis pengangguran
Berdasarkan jam kerja
Berdasarkan jam kerja, pengangguran dikelompokkan menjadi 3 macam:- Pengangguran terselubung (disguised unemployment) adalah tenaga kerja yang tidak bekerja secara optimal karena suatu alasan tertentu.
- Pengangguran setengah menganggur (under unemployment) adalah tenaga kerja yang tidak bekerja secara optimal karena tidak ada lapangan pekerjaan, biasanya tenaga kerja setengah menganggur ini merupakan tenaga kerja yang bekerja kurang dari 35 jam selama seminggu.
- Pengangguran terbuka (open unemployment) adalah tenaga kerja yang sungguh-sungguh tidak mempunyai pekerjaan. Pengganguran jenis ini cukup banyak karena memang belum mendapat pekerjaan padahal telah berusaha secara maksimal.
Berdasarkan penyebab terjadinya
Berdasarkan penyebab terjadinya, pengangguran dikelompokkan menjadi 9 macam:- Pengangguran friksional (frictional unemployment) adalah pengangguran karena pekerja menunggu pekerjaan yang lebih baik.
- Pengangguran struktural (Structural unemployment) adalah pengangguran yang disebabkan oleh penganggur yang mencari lapangan pekerjaan tidak mampu memenuhi persyaratan yang ditentukan pembuka lapangan kerja.Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
- Pengangguran teknologi (Technology unemployment) adalah pengangguran yang disebabkan perkembangan/pergantian teknologi. Perubahan ini dapat menyebabkan pekerja harus diganti untuk bisa menggunakan teknologi yang diterapkan.
- Pengangguran kiknikal adalah pengangguran yang disebabkan kemunduran ekonomi yang menyebabkan perusahaan tidak mampu menampung semua pekerja yang ada. Contoh penyebabnya, karena adanya perusahaan lain sejenis yang beroperasi atau daya beli produk oleh masyarakat menurun.
- Pengangguran musiman adalah pengangguran akibat siklus ekonomi yang berfluktuasi karena pergantian musim. Umumnya pada bidang pertanian dan perikanan. Contohnya adalah para petani dan nelayan.
- Pengangguran setengah menganggur adalah pengangguran di saat pekerja yang hanya bekerja di bawah jam normal (sekitar 7-8 jam per hari).
- Pengangguran keahlian adalah pengangguran yang disebabkan karena tidak adanya lapangan kerja yang sesuai dengan bidang keahlian. Pengangguran jenis ini disebut juga pengangguran tidak kentara dikarenakan mempunyai aktivitas berdasarkan keahliannya tetapi tidak menerima uang. Contohnya adalah anak sekolah (siswa) atau mahasiswa. Mereka adalah ahli pencari ilmu, tetapi mereka tidak menghasilkan uang dan justru harus mengeluarkan uang atau biaya, misalnya harus membeli paket buku LKS atau membayar biaya kursus yang diselenggarakan oleh sekolahnya sendiri. Contoh lainnya adalah (misalnya) seorang pelatih pencak silat yang tidak meminta gaji dari organisasinya. Pengangguran tidak kentara ini, juga bisa disebut sebagai pengangguran terselubung.
- Pengangguran total adalah pengangguran yang benar-benar tidak mendapat pekerjaan, karena tidak adanya lapangan kerja atau tidak adanya peluang untuk menciptakan lapangan kerja.
- Pengangguran unik adalah pekerja yang menerima gaji secara rutin tanpa pemotongan, tetapi di tempat kerjanya hanya sering diisi dengan bercerita sesama pekerja karena minimnya pekerjaan yang harus dikerjakan. Hal ini disebabkan karena tempat kerjanya kelebihan tenaga kerja. Pengecualian untuk pegawai atau petugas pemadam kebakaran atau penanggulangan bencana alam. Pegawai atau petugas seperti demikian tenaganya harus disimpan dan dipersiapkan secara khusus jika ada pelatihan atau simulasi atau harus diterjunkan pada situasi sebenarnya.
Penyebab pengangguran
Pengangguran umumnya disebabkan karena jumlah angkatan kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan pekerjaan yang mampu menyerapnya. Pengangguran seringkali menjadi masalah dalam perekonomian karena dengan adanya pengangguran, produktivitas dan pendapatan masyarakat akan berkurang sehingga dapat menyebabkan timbulnya kemiskinan dan masalah-masalah sosial lainnya.Tingkat pengangguran dapat dihitung dengan membandingkan jumlah pengangguran dengan jumlah angkatan kerja yang dinyatakan dalam persen.
Ketiadaan pendapatan menyebabkan penganggur harus mengurangi pengeluaran konsumsinya yang menyebabkan menurunnya tingkat kemakmuran dan kesejahteraan. Pengangguran yang berkepanjangan juga dapat menimbulkan efek psikologis yang buruk terhadap penganggur dan keluarganya. Tingkat pengangguran yang terlalu tinggi juga dapat menyebabkan kekacauan politik, keamanan dan sosial sehingga mengganggu proses pembangunan.
Akibat pengangguran
Bagi perekonomian negara
- Penurunan pendapatan perkapita.
- Penurunan pendapatan pemerintah yang berasal dari sektor pajak.
- Meningkatnya biaya sosial yang harus dikeluarkan oleh pemerintah.
- Dapat menambah hutang negara.
Bagi masyarakat
Artikel utama untuk bagian ini adalah: Daftar negara menurut tingkat pengangguranberdasarkan entitas | Entitas | Tingkat pengangguran (%) | Sumber / tanggal dari informasi |
|---|---|---|---|
| 1 |  Andorra | 0.00 | perkiraan 1996. |
| 1 |  Monako | 0.00 | 2005 |
| 1 |  Pulau Norfolk (Australia) | 0.00 |
4
Guernsey (Britania Raya)0.90Maret 2006 est.
5
Azerbaijan1.20perkiraan 2006 .
6
Islandia1.30perkiraan 2006 .
6
Liechtenstein1.30September 2002
8
Pulau Man (Britania Raya)1.50perkiraan Desember 2006
9
Belarus1.602005
10
Vanuatu1.701999
11
Kuba1.90perkiraan 2006 .
12
Gibraltar (Britania Raya)2.00perkiraan 2001 .
12
Kiribati2.00perkiraan 1992.
12
Vietnam2.00perkiraan 2006.
12
Papua Nugini2.002004
16
Bermuda2.10perkiraan 2004.
16
Thailand2.10perkiraan 2006.
16
Kepulauan Faroe (Denmark)2.102006
19
Jersey (Britania Raya)2.20perkiraan 2006.
19
Kuwait2.20perkiraan 2004.
21
Uni Emirat Arab2.402001
21
Laos2.40perkiraan 2005.
23
Bangladesh2.50perkiraan 2006.
23
Bhutan2.502004
23
Kamboja2.50perkiraan 2000.
26
Singapura2.70perkiraan 2006.
26
Ukraina2.702006
28
Britania Raya2.90perkiraan 2006.
29
Uzbekistan3.002006
30
Guatemala3.20perkiraan 2005.
30
Qatar3.20perkiraan 2006.
30
Meksiko3.20perkiraan 2006.
33
Korea Selatan3.30perkiraan Desember 2006 .
33
Mongolia3.302005
33
Swiss3.30perkiraan 2006.
36
Malaysia3.50perkiraan 2006.
36
Norwegia3.50perkiraan 2006.
38
Kepulauan Virgin Britania Raya (Britania Raya)3.601997
39
Lithuania3.70perkiraan 2006.
40
Denmark3.80perkiraan 2006.
41
Nikaragua3.80perkiraan 2006.
42
Selandia Baru3.80perkiraan 2006.
43
San Marino3.802004
44
Kepulauan Mariana Utara (Amerika Serikat)3.902001
45
Taiwan3.90perkiraan 2006.
46
Brunei Darussalam4.002006
47
Jepang4.10perkiraan 2006.
48
Makau (RRC)4.102005
49
Luksemburg4.10perkiraan 2006.
50
China4.202005
51
Palau4.20perkiraan 2005.
52
Irlandia4.30perkiraan 2006.
53
Kepulauan Cayman (Britania Raya)4.402004
54
Estonia4.502006
55
Saint Kitts dan Nevis4.501997
56
Amerika Serikat4.80perkiraan 2006.
57
Australia4.90perkiraan 2006.
58
Austria4.90perkiraan 2006.
59
Hong Kong (RRC)4.90perkiraan 2006.
60
Namibia5.30perkiraan 2006.
61
Siprus5.50
62
Belanda5.50perkiraan 2006.
63 Siprus5.60
64
Swedia5.60perkiraan 2006.
65
Nigeria5.80perkiraan 2006.
66
El Salvador6.00perkiraan 2006.
67
Montserrat (Britania Raya)6.00perkiraan 1998.
68
Romania6.10perkiraan 2006.
69
Kepulauan Virgin (Amerika Serikat)6.202004
70
Kanada6.40perkiraan 2006.
71
Latvia6.50perkiraan Desember 2006.
72
Pakistan6.50perkiraan 2006.
73
Kosta Rika6.60perkiraan 2006.
74
Rusia6.60perkiraan 2006.
75
Italia6.80perkiraan 2006.
76
Malta6.80perkiraan 2005.
77
Aruba (Belanda)6.90perkiraan 2005 .
78
Finlandia7.00perkiraan 2006.
79
Trinidad dan Tobago7.00perkiraan 2006.
80
Jerman7.10perkiraan 2006.
81
Peru7.20perkiraan 2006.
82
Moldova7.30perkiraan 2005.
83
Armenia7.40perkiraan November 2006.
84
Kazakhstan7.40perkiraan 2006.
85
Hungaria7.40perkiraan 2006 .
86
Sri Lanka7.60perkiraan 2006.
87
Portugal7.60perkiraan 2006
88
Israel7.60perkiraan Januari 2007.
89
Fiji7.601999
90
Maroko7.70perkiraan 2006 .
91
Bolivia7.80perkiraan 2006 .
92
India7.80perkiraan 2006 .
93
Chili7.802006
94
Filipina7.90perkiraan 2006.
95
Anguilla (Britania Raya)8.002002
96
Republik Afrika Tengah8.00perkiraan 2001 .
97
Belgia8.10perkiraan 2006.
98
Spanyol8.10perkiraan Oktober 2006.
99
Ceko8.40perkiraan 2006 .
—
Uni Eropa8.50perkiraan 2006 .
100
Perancis8.70perkiraan Desember 2006 .
101
Panama8.80perkiraan 2006.
102
Venezuela8.90perkiraan Oktober 2006 .
103
Yunani9.20perkiraan 2006 .
104
Greenland (Denmark)9.30perkiraan 2005 .
105
Belize9.402006
106
Paraguay9.40perkiraan 2005.
107
Mauritius9.40perkiraan 2006 .
108
Suriname9.502004
109
Brasil9.60perkiraan 2006 .
110
Bulgaria9.60perkiraan 2006 .
111
Slovenia9.60perkiraan 2006 .
112
Kepulauan Turks dan Caicos (Britania Raya)10.00perkiraan 1997.
113
Argentina10.20perkiraan kuartal ketiga, 2006 .
114
Turki10.20perkiraan 2006.
115
Slovakia10.20perkiraan 2006.
116
Myanmar10.20perkiraan 2006.
117
Bahama10.20perkiraan 2005 .
118
Mesir10.30perkiraan 2006.
119
Saint Pierre dan Miquelon (Perancis)10.301999
120
Ekuador10.60perkiraan 2006.
121
Barbados10.70perkiraan 2003 .
122
Uruguay10.80perkiraan 2006.
123
Antigua dan Barbuda11.00perkiraan 2001 .
124
Kolombia11.10perkiraan 2006.
125
Jamaika11.30perkiraan 2006 .
126
Guam (Amerika Serikat)11.40perkiraan 2002 .
127
Polinesia Perancis (Perancis)11.702005
128
Niue (Selandia Baru)12.002001
129
Tajikistan12.00perkiraan 2004.
130
Puerto Riko (Amerika Serikat)12.002002
131
Grenada12.502000
132
Suriah12.50perkiraan 2005 .
133
Indonesia12.50perkiraan 2006 .
134
Georgia12.60perkiraan 2004.
135
Pantai Gading13.001998
136
Arab Saudi13.00perkiraan 2004 .
137
Tonga13.00perkiraan Tahun anggaran 03/04 .
138
Kepulauan Cook (Selandia Baru)13.102005
139
Albania13.80perkiraan September 2006 .
140
Tunisia13.90perkiraan 2006 .
141
Saint Helena (Britania Raya)14.00perkiraan 1998.
142
Mali14.60perkiraan 2001.
143
Polandia14.90perkiraan November 2006.
144
Bahrain15.00perkiraan 2005 .
145
Oman15.00perkiraan 2004 .
146
Iran15.00perkiraan 2007 .
147
Saint Vincent dan Grenadines15.00perkiraan 2001.
148
Wallis and Futuna (Perancis)15.202003
149
Yordania15.40perkiraan 2006 .
150
Aljazair15.70perkiraan 2006.
151
Republik Dominika16.00perkiraan 2006.
152
Antillen Belanda (Belanda)17.00perkiraan 2002.
153
Kaledonia Baru (Perancis)17.102004
154
Kroasia17.20perkiraan 2006 .
155
Kirgizstan18.00perkiraan 2004.
156
Sudan18.70perkiraan 2002 .
157
Komoro20.00perkiraan 1996 .
158
Ghana20.00perkiraan 1997.
159
Lebanon20.00perkiraan 2006.
160
Saint Lucia20.00perkiraan 2003.
161
Mauritania20.00perkiraan 2004.
162
Jalur Gaza20.302005
163 Tepi Barat (Israel)20.302005
164
Tanjung Verde21.00perkiraan 2000.
165
Gabon21.00perkiraan 1997.
166
Mozambik21.00perkiraan 1997.
167
Mikronesia22.00perkiraan 2000.
168
Dominika23.00perkiraan 2000
169
Botswana23.802004
170
Irak25.00perkiraan 2005 .
171
Mayotte (Perancis)25.402005
172
Afrika Selatan25.50perkiraan 2006.
173
Montenegro27.702005
174
Honduras27.90perkiraan 2006.
175
Samoa Amerika (Amerika Serikat)29.802005
176
Kamerun30.00perkiraan 2001.
177
Guinea Khatulistiwa30.00perkiraan 1998 .
178
Libya30.00perkiraan 2004 .
—
Bumi30.00perkiraan 2006.
179
Kepulauan Marshall30.90perkiraan 2000.
180
Serbia31.60perkiraan 2005 .
181
Yaman35.00perkiraan 2003.
182
Makedonia36.00perkiraan September 2006 .
183
Afganistan40.00perkiraan 2005 .
184
Swaziland40.00perkiraan 2006.
185
Kenya40.00perkiraan 2001.
186
Nepal42.00perkiraan 2004 .
187
Lesotho45.002002
188
Bosnia and Herzegovina45.50perkiraan 31 Desember 2004 .
189
Senegal48.00perkiraan 2001 .
190
Djibouti50.00perkiraan 2004 .
191
Zambia50.00perkiraan 2000.
192
Timor Leste50.00perkiraan 2001
193
Kepulauan Cocos (Keeling) (Australia)60.00perkiraan 2000
194
Turkmenistan60.00perkiraan 2004
195
Zimbabwe80.00perkiraan 2005
196
Liberia85.00perkiraan 2003
197
Nauru90.00perkiraan 2004
Guernsey (Britania Raya)0.90Maret 2006 est.
5 Azerbaijan1.20perkiraan 2006 .
6 Islandia1.30perkiraan 2006 .
6 Liechtenstein1.30September 2002
8 Pulau Man (Britania Raya)1.50perkiraan Desember 2006
9 Belarus1.602005
10 Vanuatu1.701999
11 Kuba1.90perkiraan 2006 .
12 Gibraltar (Britania Raya)2.00perkiraan 2001 .
12 Kiribati2.00perkiraan 1992.
12 Vietnam2.00perkiraan 2006.
12 Papua Nugini2.002004
16 Bermuda2.10perkiraan 2004.
16 Thailand2.10perkiraan 2006.
16 Kepulauan Faroe (Denmark)2.102006
19 Jersey (Britania Raya)2.20perkiraan 2006.
19 Kuwait2.20perkiraan 2004.
21 Uni Emirat Arab2.402001
21 Laos2.40perkiraan 2005.
23 Bangladesh2.50perkiraan 2006.
23 Bhutan2.502004
23 Kamboja2.50perkiraan 2000.
26 Singapura2.70perkiraan 2006.
26 Ukraina2.702006
28 Britania Raya2.90perkiraan 2006.
29 Uzbekistan3.002006
30 Guatemala3.20perkiraan 2005.
30 Qatar3.20perkiraan 2006.
30 Meksiko3.20perkiraan 2006.
33 Korea Selatan3.30perkiraan Desember 2006 .
33 Mongolia3.302005
33 Swiss3.30perkiraan 2006.
36 Malaysia3.50perkiraan 2006.
36 Norwegia3.50perkiraan 2006.
38 Kepulauan Virgin Britania Raya (Britania Raya)3.601997
39 Lithuania3.70perkiraan 2006.
40 Denmark3.80perkiraan 2006.
41 Nikaragua3.80perkiraan 2006.
42 Selandia Baru3.80perkiraan 2006.
43 San Marino3.802004
44 Kepulauan Mariana Utara (Amerika Serikat)3.902001
45 Taiwan3.90perkiraan 2006.
46 Brunei Darussalam4.002006
47 Jepang4.10perkiraan 2006.
48 Makau (RRC)4.102005
49 Luksemburg4.10perkiraan 2006.
50 China4.202005
51 Palau4.20perkiraan 2005.
52 Irlandia4.30perkiraan 2006.
53 Kepulauan Cayman (Britania Raya)4.402004
54 Estonia4.502006
55 Saint Kitts dan Nevis4.501997
56 Amerika Serikat4.80perkiraan 2006.
57 Australia4.90perkiraan 2006.
58 Austria4.90perkiraan 2006.
59 Hong Kong (RRC)4.90perkiraan 2006.
60 Namibia5.30perkiraan 2006.
61 Siprus5.5062
Belanda5.50perkiraan 2006.
63 Siprus5.6064
Swedia5.60perkiraan 2006.
65 Nigeria5.80perkiraan 2006.
66 El Salvador6.00perkiraan 2006.
67 Montserrat (Britania Raya)6.00perkiraan 1998.
68 Romania6.10perkiraan 2006.
69 Kepulauan Virgin (Amerika Serikat)6.202004
70 Kanada6.40perkiraan 2006.
71 Latvia6.50perkiraan Desember 2006.
72 Pakistan6.50perkiraan 2006.
73 Kosta Rika6.60perkiraan 2006.
74 Rusia6.60perkiraan 2006.
75 Italia6.80perkiraan 2006.
76 Malta6.80perkiraan 2005.
77 Aruba (Belanda)6.90perkiraan 2005 .
78 Finlandia7.00perkiraan 2006.
79 Trinidad dan Tobago7.00perkiraan 2006.
80 Jerman7.10perkiraan 2006.
81 Peru7.20perkiraan 2006.
82 Moldova7.30perkiraan 2005.
83 Armenia7.40perkiraan November 2006.
84 Kazakhstan7.40perkiraan 2006.
85 Hungaria7.40perkiraan 2006 .
86 Sri Lanka7.60perkiraan 2006.
87 Portugal7.60perkiraan 2006
88 Israel7.60perkiraan Januari 2007.
89 Fiji7.601999
90 Maroko7.70perkiraan 2006 .
91 Bolivia7.80perkiraan 2006 .
92 India7.80perkiraan 2006 .
93 Chili7.802006
94 Filipina7.90perkiraan 2006.
95 Anguilla (Britania Raya)8.002002
96 Republik Afrika Tengah8.00perkiraan 2001 .
97 Belgia8.10perkiraan 2006.
98 Spanyol8.10perkiraan Oktober 2006.
99 Ceko8.40perkiraan 2006 .
— Uni Eropa8.50perkiraan 2006 .
100 Perancis8.70perkiraan Desember 2006 .
101 Panama8.80perkiraan 2006.
102 Venezuela8.90perkiraan Oktober 2006 .
103 Yunani9.20perkiraan 2006 .
104 Greenland (Denmark)9.30perkiraan 2005 .
105 Belize9.402006
106 Paraguay9.40perkiraan 2005.
107 Mauritius9.40perkiraan 2006 .
108 Suriname9.502004
109 Brasil9.60perkiraan 2006 .
110 Bulgaria9.60perkiraan 2006 .
111 Slovenia9.60perkiraan 2006 .
112 Kepulauan Turks dan Caicos (Britania Raya)10.00perkiraan 1997.
113 Argentina10.20perkiraan kuartal ketiga, 2006 .
114 Turki10.20perkiraan 2006.
115 Slovakia10.20perkiraan 2006.
116 Myanmar10.20perkiraan 2006.
117 Bahama10.20perkiraan 2005 .
118 Mesir10.30perkiraan 2006.
119 Saint Pierre dan Miquelon (Perancis)10.301999
120 Ekuador10.60perkiraan 2006.
121 Barbados10.70perkiraan 2003 .
122 Uruguay10.80perkiraan 2006.
123 Antigua dan Barbuda11.00perkiraan 2001 .
124 Kolombia11.10perkiraan 2006.
125 Jamaika11.30perkiraan 2006 .
126 Guam (Amerika Serikat)11.40perkiraan 2002 .
127 Polinesia Perancis (Perancis)11.702005
128 Niue (Selandia Baru)12.002001
129 Tajikistan12.00perkiraan 2004.
130 Puerto Riko (Amerika Serikat)12.002002
131 Grenada12.502000
132 Suriah12.50perkiraan 2005 .
133 Indonesia12.50perkiraan 2006 .
134 Georgia12.60perkiraan 2004.
135 Pantai Gading13.001998
136 Arab Saudi13.00perkiraan 2004 .
137 Tonga13.00perkiraan Tahun anggaran 03/04 .
138 Kepulauan Cook (Selandia Baru)13.102005
139 Albania13.80perkiraan September 2006 .
140 Tunisia13.90perkiraan 2006 .
141 Saint Helena (Britania Raya)14.00perkiraan 1998.
142 Mali14.60perkiraan 2001.
143 Polandia14.90perkiraan November 2006.
144 Bahrain15.00perkiraan 2005 .
145 Oman15.00perkiraan 2004 .
146 Iran15.00perkiraan 2007 .
147 Saint Vincent dan Grenadines15.00perkiraan 2001.
148 Wallis and Futuna (Perancis)15.202003
149 Yordania15.40perkiraan 2006 .
150 Aljazair15.70perkiraan 2006.
151 Republik Dominika16.00perkiraan 2006.
152 Antillen Belanda (Belanda)17.00perkiraan 2002.
153 Kaledonia Baru (Perancis)17.102004
154 Kroasia17.20perkiraan 2006 .
155 Kirgizstan18.00perkiraan 2004.
156 Sudan18.70perkiraan 2002 .
157 Komoro20.00perkiraan 1996 .
158 Ghana20.00perkiraan 1997.
159 Lebanon20.00perkiraan 2006.
160 Saint Lucia20.00perkiraan 2003.
161 Mauritania20.00perkiraan 2004.
162 Jalur Gaza20.302005
163 Tepi Barat (Israel)20.302005
164 Tanjung Verde21.00perkiraan 2000.
165 Gabon21.00perkiraan 1997.
166 Mozambik21.00perkiraan 1997.
167 Mikronesia22.00perkiraan 2000.
168 Dominika23.00perkiraan 2000
169 Botswana23.802004
170 Irak25.00perkiraan 2005 .
171 Mayotte (Perancis)25.402005
172 Afrika Selatan25.50perkiraan 2006.
173 Montenegro27.702005
174 Honduras27.90perkiraan 2006.
175 Samoa Amerika (Amerika Serikat)29.802005
176 Kamerun30.00perkiraan 2001.
177 Guinea Khatulistiwa30.00perkiraan 1998 .
178 Libya30.00perkiraan 2004 .
— Bumi30.00perkiraan 2006.
179 Kepulauan Marshall30.90perkiraan 2000.
180 Serbia31.60perkiraan 2005 .
181 Yaman35.00perkiraan 2003.
182 Makedonia36.00perkiraan September 2006 .
183 Afganistan40.00perkiraan 2005 .
184 Swaziland40.00perkiraan 2006.
185 Kenya40.00perkiraan 2001.
186 Nepal42.00perkiraan 2004 .
187 Lesotho45.002002
188 Bosnia and Herzegovina45.50perkiraan 31 Desember 2004 .
189 Senegal48.00perkiraan 2001 .
190 Djibouti50.00perkiraan 2004 .
191 Zambia50.00perkiraan 2000.
192 Timor Leste50.00perkiraan 2001
193 Kepulauan Cocos (Keeling) (Australia)60.00perkiraan 2000
194 Turkmenistan60.00perkiraan 2004
195 Zimbabwe80.00perkiraan 2005
196 Liberia85.00perkiraan 2003
197 Nauru90.00perkiraan 2004
Kebijakan-kebijakan pengangguran
Adanya bermacam-macam pengangguran membutuh-kan cara-cara mengatasinya yang disesuaikan dengan jenis pengangguran yang terjadi, yaitu sebagai berikut:Cara mengatasi pengangguran struktural
Untuk mengatasi pengangguran jenis ini, cara yang digunakan adalah:- Peningkatan mobilitas modal dan tenaga kerja.
- Segera memindahkan kelebihan tenaga kerja dari tempat dan sector yang kelebihan ke tempat dan sektor ekonomi yang kekurangan.
- Mengadakan pelatihan tenaga kerja untuk mengisi formasi kesempatan (lowongan) kerja yang kosong, dan
- Segera mendirikan industri padat karya di wilayah yang mengalami pengangguran.
Cara mengatasi pengangguran friksional
Untuk mengatasi pengangguran secara umum antara lain dapat digunakan cara-cara sebagai berikut:- Perluasan kesempatan kerja dengan cara mendirikan industri-industri baru, terutama yang bersifat padat karya.
- Deregulasi dan debirokratisasi di berbagai bidang industri untuk merangsang timbulnya investasi baru.
- Menggalakkan pengembangan sektor informal, seperti home industry.
- Menggalakkan program transmigrasi untuk menyerap tenaga kerja di sektor agraris dan sektor formal lainnya.
- Pembukaan proyek-proyek umum oleh pemerintah, seperti pembangunan jembatan, jalan raya, PLTU, PLTA, dan lain-lain sehingga bisa menyerap tenaga kerja secara langsung maupun untuk merangsang investasi baru dari kalangan swasta.
Cara mengatasi pengangguran musiman
Jenis pengangguran ini bisa diatasi dengan cara sebagai berikut:- Pemberian informasi yang cepat jika ada lowongan kerja di sektor lain.
- Melakukan pelatihan di bidang keterampilan lain untuk memanfaatkan waktu ketika menunggu musim tertentu.
Cara mengatasi pengangguran siklis
Untuk mengatasi pengangguran jenis ini antara lain dapat digunakan cara-cara sebagai berikut:- Mengarahkan permintaan masyarakat terhadap barang dan jasa.
- Meningkatkan daya beli masyarakat.
Loading...
No comments:
Post a Comment