Selama rentang waktu tiga puluh tahun (tahun 1967-1998) dukungan pendanaan yang telah diberikan oleh Bank Dunia mencapai lebih dari US$ 25 miliar. Porsi terbesar dari pembiayaan tersebut disedot oleh pembangunan infrastruktur yakni sebesar 40 %.Sektor pertanian mencapai porsi 19 %, sektor pembangunan perkotaan , air bersih dan sanitasi pencapai 10 %.(Subiyanto dan Riphat, editor, 2004 : 351)
Pada Dekade 1980-an, Bank Dunia mengawali program bantuan untuk merestrukturisasi sektor keuangan, sejalan upaya pemerintah melakukan deregulasi sektor perbankan pada tahun 1983. Sedangkan selama kurun waktu 1990 - 1998 perhatian Bank Dunia tersedot pada masalah lingkungan hidup. Prasyarat lingkungan hidup dijadikan prasyarat dalam memberikan pinjaman pada Indonesia. Misalnya pinjaman pada sektor pertanian dikaitkan dengan penghutanan kembali (reforestration) yang memang sangat penting untuk dilakukan. Bahkan munculnya UU Lingkungan Hidup dan terbentuknya Bapedal juga tidak lepas dari dukungan Bank Dunia.
Perkembangan perekonomian Indonesia sejak Pelaita 1 sampai dengan Pelita VI sangat mengagumkan sehingga Indonesia dianggap sebagai salah salah satu “Asian Miracle”. Stabilitas ekonomi terjaga memungkinkan investor melakukan ekspansi. Bank Dunia terus menindak lanjuti pembiayaan bagi sektor keuangan (tahun fiskal 1993) yang bertujuan untuk memacu liberalisasi sektor keuangan Namun upaya ini gagal karena tidak mencapai hasil yang diharapkan dan membuahkan hasil krisis moneter pada tahun 1997.
Periode 200-2003 program Bank Dunia terfokus pada penurunan tingkat kemiskinan dengan pendekatan sentralisasi. Tiga tujuan utamanya adalah :1) melanjutkan pemulihan ekonomi; 2) menciptakan pemerintahan yang bertanggung jawab dan tranparan serta 3) menyediakan pelayanan umum yang lebih baik terutama bagi kelompok miskin.
Pada Dekade 1980-an, Bank Dunia mengawali program bantuan untuk merestrukturisasi sektor keuangan, sejalan upaya pemerintah melakukan deregulasi sektor perbankan pada tahun 1983. Sedangkan selama kurun waktu 1990 - 1998 perhatian Bank Dunia tersedot pada masalah lingkungan hidup. Prasyarat lingkungan hidup dijadikan prasyarat dalam memberikan pinjaman pada Indonesia. Misalnya pinjaman pada sektor pertanian dikaitkan dengan penghutanan kembali (reforestration) yang memang sangat penting untuk dilakukan. Bahkan munculnya UU Lingkungan Hidup dan terbentuknya Bapedal juga tidak lepas dari dukungan Bank Dunia.
Perkembangan perekonomian Indonesia sejak Pelaita 1 sampai dengan Pelita VI sangat mengagumkan sehingga Indonesia dianggap sebagai salah salah satu “Asian Miracle”. Stabilitas ekonomi terjaga memungkinkan investor melakukan ekspansi. Bank Dunia terus menindak lanjuti pembiayaan bagi sektor keuangan (tahun fiskal 1993) yang bertujuan untuk memacu liberalisasi sektor keuangan Namun upaya ini gagal karena tidak mencapai hasil yang diharapkan dan membuahkan hasil krisis moneter pada tahun 1997.
Tabel XI.1.
Alokasi Pinjaman Bank Dunia
perSektor (tahun 1969-1998)
Sektor
|
US$ juta
1969-98
|
%
1969-98
|
%
1969-79
|
%
1980-90
|
%
1990-98
|
Infrastruktur(migas, telkom, transport)
|
10,196
|
40.2
|
36.9
|
34.3
|
46.9
|
Pertanian
Pendidikan,kesehatan,kependu
dukan,gizi
|
4,880
3.301
|
19.2
13.0
|
34.8
7.3
|
24.7
11.6
|
9.5
16.0
|
Perkotaan, sanitasi &air bersih
Keuangan
|
2,624
1,818
|
10.4
7.2
|
6.1
6.6
|
6.6
10.4
|
15.1
4.2
|
Penyesuaian
Lain-lain
|
1,200
1,351
|
4.7
5.3
|
-
8.3
|
8.7
3.7
|
2.2
6.1
|
Total
|
25,370
|
100.0
|
100.0
|
100.0
|
100.0
|
Sumber : Hutagalung,2004:353
Periode 200-2003 program Bank Dunia terfokus pada penurunan tingkat kemiskinan dengan pendekatan sentralisasi. Tiga tujuan utamanya adalah :1) melanjutkan pemulihan ekonomi; 2) menciptakan pemerintahan yang bertanggung jawab dan tranparan serta 3) menyediakan pelayanan umum yang lebih baik terutama bagi kelompok miskin.
CLUB-423 Iioka Kanako, Ootsuka Ren, Sasami Aya https://oload.download/f/jWLDer-3tzsPada tahun 2003 pemerintah Indonesia memutuskan untuk tidak melanjutkan kerjasama dengan IMF serta menyusun paket Kebijakan Ekonomi Pasca Program IMF yang dikenal dengan “ white paper” untuk membuktikan upaya serius melanjutkan reformasi ekonomi mandiri kendali monitoring pada tangan pemerintah Indonesia. Persoalan ini terkendala dengan masih kuatnya KKN sehingga Bank Dunia menjadikan isu tranparansi dan akuntabilitas menjadi elemen dalam setiap proyeknya.
Loading...
No comments:
Post a Comment